topmetro.news – Puluhan pekerja sedang melaksanakan pengerjaan proyek saluran irigasi sekunder di Daerah Irigasi (DI) Bah Bulawan, Nagori Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Rabu (9/6/2021).
Proyek yang sedang dikerjakan ini adalah milik Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Simalungun. Dengan sumber dana DAK Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021. Total anggaran dalam kegiatan ini adalah Rp6,3 miliar lebih. Ada pun rekanan yang melaksanakan kegiatan ini adalah PT Renata Gina Abadi.
Namun ada yang aneh dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pihak rekanan sepertinya mengabaikan MK3 (Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yang lazim digunakan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Seperti terlihat pada hasil investigasi oleh reporter di lokasi proyek pada Rabu (9/6/2021) sore. Para pekerja tidak ada yang menggunakan alat pelindung diri (APD). Seperti helm, sarung tangan, sepatu boat juga pelindung muka. Padahal APD ini biasanya turut masuk anggaran dalam pelaksanaan proyek.
Pantauan reporter, selain ketiadaan dalam penggunaan APD, pihak rekanan juga sepertinya tidak ada membangun Kantor Direksi Kit di lokasi kegiatan. Yang ada hanya bangunan kecil menempel dengan rumah warga. Harusnya kantor ini ada. Karena ini juga sudah masuk dalam anggaran.
Seperti penyampaian Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Kerista Sumatera Utara Parulian Panjaitan kepada reporter, Rabu sore. Penggunaan APD dan pembangunan kantor direksi ini harus terlaksana.
“Ini semua sudah dianggarkan dan harus dilaksanakan. Saya menduga sengaja ini ditiadakan untuk mengambil untung sebanyak- banyaknya. ” kata Panjaitan.
Sepertinya hal ini luput dari pengawasan Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Simalungun, hingga hal ini dapat terjadi.
Kepala Dinas Bungkam
Sementara itu, saat reporter coba melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air Budiman Silalahi melalui sambungan telepon tidak bersedia menjawab. Meskipun saat itu panggilan terhubung, Budiman tetap tidak mau menjawab.
Terkait sikap bungkamnya Budiman Silalahi, juga mendapat komentar dari Parulian Panjaitan. Ia mengatakan agar Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga hendaknya mengevaluasi keberadaan Budiman sebagai kepala dinas.
Parulian mengatakan seharusnya sebagai kepala dinas, Budiman harus proaktif dalam melakukan dan mengawasi segala pelaksanaan kegiatan yang menggunakan keuangan negara. Serta harus dapat terlaksana dengan penuh tanggungjawab dan sesuai harapan.
reporter | David Napitu
